Senin, 22 Maret 2021

Sikapi KLB Versi KSP Moeldoko DPC Demokrat Sambang dan Surati Polres Tebo



Gaungmerdeka.com- TEBO,Tim inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat yang di ketua oleh Syamsu Rizal.SE.M.Si mendatangi Mapolres Tebo guna menyampaik surat perihal Pengaduan dan Perlindungan Hukum kepada Kapolres Tebo,Senin (22/3/2021).



Kehadiran Tim Inti DPC DEMOKRAT yang di pimpim langsung oleh Syamsu Rizal (akrab di panggil Iday)yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua (Waka) II DPRD Tebo di sambut langsung oleh Kapolres Tebo Kalpolres AKBP Gunawan Trilaksono, S.I.K  danAKP Yawan Feriandi, SE  Kasat Intel Tebo di ruang kerja kapolres tebo.Senin (22/03/2021)


 


Informasih ini di ketahui dari keterangan langsung dari Iday sapaan akrab Syamsu Rizal Ketua DPC Demokrat yang sudah 3 periode menjadi Wakil Rakyat ketika dijumpai diruang kerjanya kantor DPRD Tebo.


Kepada media ini Iday mengatakan bahwa dirinya dan beberapa anggota Tim inti DPC Demokrat Tebo baru saja pulang dari Mapolres Tebo guna menyampaikan surat DPC Demokrat Tebo  yang di tujukan untuk Kapolres Tebo.


" Saya dan beberapa anggota DPC Demokrat Tebo baru pulang dari polres,ngantarkan surat laporan kami(DPC Demokrat)untuk Polres,kami di sambut langsung oleh kapolres dan Kasat Intel di ruang kerja Kapolres,Ujarnya.


Menurutnya kegiatan tersebut selain dari  intruksi dari DPP Partai Demokrat juga merupakan bagian dari inmplentasi dari wujud sikap solit kami kepada ketua umum Agus Harimurti Yudoyono (AHY)ketua umum Partai Demokrat yang Syah versi hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta.


" Bahwa kami solid dan setia kepada hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta, dimana Kementerian Hukum Dan HAM RI telah mengesahkan dalam Kepengurusan (No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No. M.HH.09-AH.11.01 Tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI  (no. 15 Tanggal 19 Februari 2021). Dimana Ketua Umum yang diakui oleh Negara adalah Agus Harimurti Yudhoyono,Pungkasnya Tegas.


Lebih jauh Iday menjelaskan uraian beberapa point dari isi surat diantara 

  1. Bahwa lambang Partai Demokrat (termasuk atributnya) telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan Nomor Pendaftaran IDM000201281 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007, dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027. Pengesahan dimaksud menyatakan bahwa pemilik merk lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320.

  2. Bahwa telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2021 yang bertempat di Sidolangit, Sumatera Utara, dimana baik aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan Kementerian Hukum Dan HAM RI Tentang Kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai, yang juga telah tercatat dalam Lembaranan Negara (poin 1 dan 2); 

  3. Bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang secara ilegal akan mengatasnamakan Kepengurusan DPP PD, membentuk kepengurusan di daerah (DPD/DPC), menggunakan Lambang (atribut partai) serta membuka kantor yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

  4. Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas (poin 4), jika hal ini terjadi kami mohon agar Bapak Kapolres Tebo untuk memberikan perlindungan hukum kepada kami, dengan tidak memberikan izin dan menindak secara tegas kepada pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

  5. Bahwa penggunaan lambang Partai Demokrat secara illegal seperti tersebut di atas dapat di tuntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) undang-undang nomor: 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah.


Terahkir diahkir wawancara Iday mengatakan harapannya bahwa dengan kejadian peristiwa yg dialami Demokrat saat ini dapat menjadi pelajaran kedepannya untuk para kader demokrat menjadi lebih solid lagi, Harapnya sambil izin pamit pulang mengakhiri wawancara.(GM Rom)



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Entri yang Diunggulkan

BPK RI Apresia Kejagung Atas Diraihnya Opini WTP Pada LHP Keuangan TA 2020

Gaungmerdeka.com,JAKARTA SELATAN-Jaksa Agung RI Dr. Burhanuddin, SH. MH. didampingi Wakil Jaksa Agung RI. Setia Untung Arimuladi, SH. M.Hum....

Lagi Trending